Bank Indonesia (BI) mengaku, pihaknya siap melakukan redenominasi atau penyederhanaan nilai rupiah sejak dulu. Nantinya, uang yang sudah diredenominasi jumlah angkanya akan mengecil, tapi nilainya tetap sama, misalnya Rp 1.000 menjadi Rp 1.
Mulanya, isu ini berkembang usai Menteri Keuangan Sri Mulyani meneken Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang salah satunya menjelaskan tentang Rancangan Undang-undang tentang Redenominasi Rupiah.
Kemudian, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, mengaku sudah menyiapkan sejumlah instrumen untuk mengimplementasikan kebajikan ini. Bahkan, BI juga sudah menyiapkan desain uang hasil redenominasi.
Merespons hal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyebut kebijakan redenominasi masih belum tepat dilakukan dalam jangka pendek. Menurut dia, salah satu pertimbangan sebelum melakukan redenominasi adalah stabilitas inflasi harus terjaga di kisaran 3 persen. Sementara inflasi RI masih di angka 4 persen.
"Pertimbangan utama jika memaksa redenominasi di saat inflasi masih tinggi adalah kekhawatiran terjadinya hiperinflasi. Ini dipicu oleh perubahan nominal uang hasil redenominasi mengakibatkan para pedagang untuk menaikkan pembulatan harga ke atas," kata Bhima kepada kumparan, Jumat (23/6).
Misalnya harga barang sebelum pemangkasan nominal uang Rp 9.200, karena redenominasi harga barang tersebut naik Rp 9,5 hingga Rp 10. Pembulatan tersebut dilakukan guna memudahkan transaksi jual beli. Akibatnya harga barang akan naik signifikan.
"Ini sulit dikontrol oleh pemerintah dan BI. akibatnya apa? Hiperinflasi yang memukul daya beli," imbuhnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, Indonesia perlu belajar dari kegagalan Brazil, Rusia dan Argentina dalam redenominasi. Ketiga negara tersebut, kurang melakukan persiapan teknis, sosialisasi, kepercayaan terhadap pemerintah rendah.
"Dengan jumlah penduduk dan unit usaha yang cukup besar di Indonesia setidaknya butuh waktu 10-15 tahun persiapan sejak regulasi redenominasi di buat. Menjelang pemilu risiko redenominasi gagal juga tinggi," tegas Bhima.
Dihubungi terpisah, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, redenominasi rupiah memiliki dampak yang positif terhadap ekonomi Indonesia yakni mendorong perekonomian menjadi lebih ringkas dan efisien karena transaksi keuangan tidak lagi melibatkan penulisan nominal besar.
Selain itu, redenominasi juga akan berdampak pada aspek sosial yakni meningkatkan kedaulatan moneter dan mengontrol pemakaian mata uang asing.
"Yang krusial dalam redenominasi adalah masa transisi yang meliputi persiapan, peralihan serta penggunaan penuh denominasi baru serta sosialisasi pada masyarakat, pelaku usaha dan termasuk regulator," kata Josua.
Menurut Josua terdapat dua kondisi stabilitas utama yang mendukung penerapan redenominasi. Pertama, stabilitas makro ekonomi yang terjaga ditandai dengan tingkat inflasi relatif terkendali, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung berbagai implementasi kebijakan fiskal dan moneter.Serta tren cadangan devisa yang cenderung meningkat.
Josua bilang, selain edukasi dan sosialisasi yang intensif, keberhasilan dari redenominasi juga dipengaruhi oleh dukungan dari seluruh pihak antara lain pemerintah, DPR dan pelaku bisnis dan masyarakat.
"Lebih dari itu, yang terpenting lagi dalam menyukseskan redenominasi adalah komunikasi dan sosialisasi pada masyarakat luas sehingga tidak ada konsep yang keliru dari redenominasi, sosialisasi pengadaan dan distribusi uang, serta penegakan hukum dan juga support teknologi informasi dan akuntansi," tandasnya.
